PANGKAJENE - Sebanyak 10 puskesmas di Kabupaten Pangkep sudah terakreditasi. Puskesmas tersebut tersebar di wilayah kelautan, pegunungan, dan daratan Pangkep.

Wilayah kepulauan yakni Puskesmas Balang Lompo dan Sabutung. Wilayah pegunungan yakni Puskesmas Balocci, Malaka, dan Tondong Tallasa.

Wilayah daratan yakni Puskesmas Pangkajene, Minasatene, Taraweang, Labakkang, dan Marang. Sedangkan tiga puskesmas lagi belum terakreditasi karena sementara dalam proses yakni Puskesmas Bonto Perak, Bowong Cindea, dan Bungoro.

Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, dr Indriaty Latif mengatakan akreditasi puskesmas sangat penting karena puskesmas wajib meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau soal ini tentu kita harus kembali pada aturan berdasarkan standar akreditasi dengan kelengkapan data seperti administrasi, pelayanan dan persyaratan," ujarnya di Pangkajene, Rabu (4/7/2018).

Dia menambahkan puskesmas di Pangkep harus memenuhi syarat akreditasi untuk berbagai jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pangkep.

"Khususnya pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), perawatan, poliklinik dan pelayanan lainnya yang tentu jika puskesmas tidak terakreditasi maka kerja sama akan diputuskan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," jelasnya.

Sumber Berita

Pangkep -- Saat membuka 'Bursa Inovasi Desa' tingkat Kabupaten Pangkep di Kantor Bupati, Rabu (3/10). Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid meminta kepada seluruh kepala desa untuk membuat karya inovatif dari masing-masing desa. Dalam bursa ini, para Kades diharapkan berlomba mengajukan inovasi kepada pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah desanya.

Menurut Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid. Pemerintah sudah memenuhi segalanya , termasuk anggaran yang telah banyak dikucurkan hingga ke seluruh desa.

Dibandingkan sebelumnya, kata Syamsuddin.  Selama 16 tahun ini, sangat jauh berbeda. Anggaran  desa ketika itu sangat minim, itupun hanya 
diperuntukkan bagi operasional dan kegiatan pemerintahan. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan dan 
kemasyarakatan sangat mengandalkan dari pemerintah setempat.

"Tetapi sekarang semua sudah dipenuhi. Seorang Kepala Desa saat ini mengelola anggaran miliaran rupiah setiap tahunnya , selain 
digunakan untuk operasional pemerintahan,  juga ada disiapkan kepada pembangunan kemasyarakatan," kata Syamsuddin.

Mantan Ketua DPRD Pangkep ini juga menambahkan bahwa terutama fasilitas umum. Jika pihak Desa tidak mampu  lagi, maka pemkab dapat menganggarkan apa yang dibutuhkan masyarakat

"Itulah sebabnya seorang kepala desa sekarang jangan egois. Semua warga dalam pelayanan tidak 
boleh dibeda-bedakan, karena semua itu sama kedudukannya dalam negara ini, " pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Haris Has , melaporkan jika bursa 
inovasi desa bertujuan untuk menjembatani kebutuhan pemerintah desa akan solusi penyelesaian masalah.

Dari bursa ini diharapkan Kades memiliki inisiatif dalam rangka penggunaan dana desa. Bursa inovasi ini diikuti  para kepala desa, pihak perbankan, kepala SKPD hingga tokoh masyarakat. ( Udi/Mcp)